Paradoks Buku Saku di Negeri yang "Alergi" Baca
Pemerintah baru saja merilis "senjata" baru untuk mengejar target 0% kemiskinan ekstrem: sebuah buku saku berisi panduan 17 program bantuan sosial. Niatnya keren, biar transparan dan rakyat tahu haknya. Tapi jujur saja, pas baca beritanya, saya langsung mikir: "Pemerintah kita ini optimis banget, ya?"
Kenapa optimis? Karena mereka seolah lupa kalau kita ini tinggal di negara yang peringkat literasinya ada di urutan 68 dari 81 negara. Kita ini bangsa yang lebih betah scrolling video joget berjam-jam daripada baca instruksi tiga paragraf. Ada candaan pahit yang sering lewat di media sosial: "Kalau besok negara ini chaos dan terjadi penjarahan massal, cuma satu tempat yang bakal aman dan nggak bakal disentuh: Toko Buku."
Kenapa? Ya karena nggak ada yang minat masuk ke situ!
Nah, sekarang bayangkan saudara-saudara kita yang berada di kategori kemiskinan ekstrem. Mereka yang setiap harinya harus survival mode cuma buat cari makan, tiba-tiba disodori buku panduan administratif. Ini yang namanya hambatan fungsional. Kita memberikan peta teks yang rumit kepada orang yang mungkin lebih butuh panduan visual atau bantuan langsung.
Menyelesaikan kemiskinan dengan cara bikin buku itu kayak ngasih resep masakan mewah ke orang yang nggak punya kompor. Masalahnya bukan mereka nggak tahu cara masaknya, tapi mereka nggak punya alatnya dan mungkin nggak sempat baca resepnya karena sibuk cari kayu bakar.
Kalau bahasa di buku saku itu masih kaku dan penuh istilah birokrasi, ya siap-siap saja target 0% itu cuma jadi angka di atas kertas. Jangan sampai buku ini cuma jadi "gimmick" biar pemerintah kelihatan sudah kerja transparan, padahal di lapangan, masyarakat miskin tidak butuh buku, butuhnya lapangan kerja dan kepastian keadilan hidup. Intinya, kalau mau bantu rakyat yang malas baca, jangan kasih buku, tapi kasih kemudahan yang nyata.
Informasi Adalah Kekuasaan
Ada masalah lain yang lebih ngeri: Informasi adalah Kekuasaan. Karena minat baca masyarakat kita rendah, otomatis buku saku itu nggak bakal dibaca dari halaman satu sampai habis oleh semua calon penerima bantuan. Terus, kalau mereka bingung, larinya ke mana? Ya, ke "orang kuat" di lingkungan terkecil: oknum perangkat desa, RT, atau RW.
Inilah yang sering disebut sebagai Power Paradox. Niat awal pemerintah bikin buku saku itu kan biar transparan, alias biar semua orang tahu haknya tanpa perlu nanya-nanya lagi. Tapi faktanya, karena rakyat malas baca, si buku saku ini malah jadi "senjata" buat para elit lokal. Mereka yang paham isi bukunya bakal punya kekuatan buat jadi gatekeeper alias penjaga pintu.
"Oh, kamu mau dapet bantuan ini? Syaratnya agak susah kalau sesuai di buku ini, tapi kalau lewat saya bisa diatur..." Kebayang nggak? Informasi yang harusnya jadi milik publik, malah disandera buat kepentingan oknum. Bukannya menghapus kemiskinan, kebijakan ini malah berisiko melestarikan budaya "asalkan bapak senang" atau nepotisme jalur orang dalam.
Ditambah lagi soal Digital Divide. Kalau pemerintah bilang, "Tenang, bukunya ada versi digital di website!", itu malah makin lucu. Masyarakat kemiskinan ekstrem di pelosok mana sempat mikirin kuota internet atau sinyal cuma buat download PDF. Akhirnya, mereka kembali lagi bergantung pada "bisikan" orang-orang yang punya akses.
Jadi, kalau pemerintah cuma ngasih buku tanpa ada pengawasan ketat di lapangan, itu sama saja ngasih panggung buat oknum untuk jadi pahlawan kesiangan. Transparansi di atas kertas itu bagus, tapi kalau di lapangan masih pakai sistem "kata Pak RT", ya ujung-ujungnya bantuan itu tetap bakal salah sasaran—alias jatuh ke tangan orang yang paling dekat sama si pemegang buku, bukan yang paling butuh.
Masalah Akurasi Data
Oke, bayangkan skenarionya begini: Rakyat sudah niat baca buku saku itu, sudah paham alurnya, dan sudah siap daftar. Tapi begitu sampai di meja pendaftaran, mereka dibilang, "Wah, nama Ibu nggak ada di data pusat," padahal rumahnya saja hampir roboh. Di sisi lain, ada orang yang punya motor tiga dan rumah mentereng malah namanya tercantum sebagai penerima bansos.
Inilah masalah klasik kita: Akurasi Data.
Pemerintah boleh saja bangga merilis 17 program bantuan yang terangkum rapi di buku saku. Tapi buku itu cuma sebatas "ngasih tau bagaimana caranya". Masalah utamanya bukan masyarakat nggak tahu cara mendapatkan manfaatnya, tapi basis datanya yang masih berantakan. Fokus pada pembuatan panduan tanpa membereskan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) itu ibarat kita sibuk bikin buku manual cara pakai smartphone canggih, padahal sinyal di daerah itu nggak ada sama sekali.
Buku saku ini berisiko jadi Gimmick Administratif. Pemerintah seolah-olah sudah kerja keras dengan melakukan sosialisasi dan transparansi, padahal di balik layar, database kemiskinan kita sering kali nggak sinkron antara penerima asli dan penerima manfaat dilapangan. Banyak data "zombie"—orangnya sudah meninggal atau sudah nggak miskin lagi—tapi masih terdaftar. Sementara yang benar-benar butuh malah nggak tersentuh karena nggak punya "koneksi" atau identitasnya nggak valid.
Seharusnya, sebelum sibuk mencetak panduan, pemerintah beresin dulu datanya. Jangan sampai rakyat sudah capek-capek baca buku, ujung-ujungnya cuma gigit jari karena sistem bilang mereka "tidak ditemukan". Kalau datanya saja masih halu, buku saku setebal apa pun nggak bakal bisa mencapai target 0% kemiskinan ekstrem.
Intinya, panduan yang bagus nggak akan berguna kalau sistem verifikasinya masih manual dan gampang dimanipulasi. Jangan sampai energi kita habis buat bikin buku, tapi lupa benerin data yang jadi nyawa dari bantuan itu sendiri. Ibarat masalahnya di hulu, banyak penebangan liar, dan alih fungsi lahan, tapi yang dibereskan bagian hilirnya, bikin sempadan sungai dan bikin biopori. Ya gak akan selesai
Pencitraan Administratif
Dalam teori sosiologi, ada yang namanya Anatomi Legitimasi. Gampangnya begini: pemerintah itu butuh pengakuan dari rakyatnya bahwa mereka sudah bekerja. Nah, buku saku ini adalah cara paling instan buat bilang, "Lihat, kami sudah transparan! Kami sudah kasih semua informasinya ke kalian!"
Secara kontrak sosial, pemerintah memang wajib melayani. Tapi di sini seolah ada jebakan halus. Dengan merilis buku panduan yang sangat detail, pemerintah seolah-olah sedang "mencuci tangan" secara administratif. Kalau nantinya bantuan nggak tepat sasaran atau ada warga yang nggak dapet, pemerintah bisa dengan mudah berkilah: "Lho, kan prosedurnya sudah ada di buku saku. Salah sendiri kenapa nggak dibaca atau nggak diikuti alurnya."
Ini yang berbahaya. Tanggung jawab negara untuk mengentaskan kemiskinan seolah digeser menjadi tanggung jawab individu untuk "paham aturan". Padahal, tugas negara bukan cuma ngasih tahu cara dapet bantuan, tapi memastikan bantuan itu sampai ke depan pintu rumah yang membutuhkan tanpa si miskin harus ribet baca buku dulu.
Jangan sampai buku saku ini cuma jadi tameng buat menutupi birokrasi yang sebenarnya masih kaku. Legitimasi itu dibangun dari perut rakyat yang kenyang, bukan dari tumpukan kertas panduan yang rapi. Kalau realita di lapangan masih berbelit-belit, ya buku ini cuma bakal jadi artefak politik—kelihatan bagus di foto saat peluncuran, tapi nggak punya taji buat mengubah nasib orang di gang sempit.
Butuh Solusi yang Sat-Set
Setelah kita bedah dari urusan malas baca sampai permainan oknum RT/RW, kesimpulannya jelas: Buku saku 17 program bansos ini adalah produk yang salah alamat. Niatnya mau menghapus kemiskinan ekstrem, tapi caranya terlalu "akademis" buat masyarakat yang lagi lapar.
Kalau pemerintah beneran serius mau mencapai 0% kemiskinan ekstrem di era Presiden Prabowo, mereka harus berhenti berpikir kalau semua masalah bisa selesai dengan sosialisasi berbasis teks. Kita butuh langkah yang lebih sat-set dan membumi.
Daripada buang anggaran buat cetak buku yang bakal jadi bungkus gorengan, mending investasikan ke Industri. Buat pabrik, perbaiki iklim investasi agar masyarakt terhindar dari PHK, batasi impor dan mulai melakukan produksi dalam negeri. Selagi kondisi iklim investasi tidak baik - baik saja di negeri ini, mustahil Idustri akan terbentuk, dan masyarakat sejahtera
Sudah saatnya kita bicara soal Sistem Verifikasi Otomatis. Di era AI dan big data ini, harusnya negara yang aktif mendatangi rakyat, bukan rakyat yang sibuk cari tahu cara daftar di buku saku. Kalau data kependudukan kita sudah benar, bantuan itu harusnya otomatis cair begitu sistem mendeteksi ada warga yang butuh. Jangan paksa orang miskin jadi ahli birokrasi cuma buat dapet haknya.
Terakhir, pengawasan di lapangan itu harga mati. Buku saku nggak akan bisa melawan "kuasa" oknum RT/RW kalau nggak ada sistem pelaporan yang anonim dan responsif. Transparansi itu bukan cuma soal ngasih tahu aturan, tapi soal memastikan aturan itu jalan tanpa ada pungli di setiap tikungan gang.
Kemiskinan ekstrem itu masalah perut, bukan masalah kurang bacaan. Pemerintah jangan cuma jadi "penulis buku" yang baik, tapi jadilah "pelayan" yang sigap. Karena pada akhirnya, rakyat nggak akan kenyang cuma dengan membaca panduan bantuan; mereka kenyang kalau bantuannya benar-benar sampai ke piring makan mereka